Skip to main content
Insomnia Notes

follow us

Contoh Laporan Akhir Divisi SDM Panwaslu Kecamatan

Contoh Laporan Akhir Divisi SDM Panwaslu Kecamatan

Logo Bawaslu/Panwaslu
Logo Bawaslu/Panwaslu

BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.

Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu dituangkan dalam Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Selain itu prinsip-prinsip tersebut juga dielaborasi lebih lanjut dalam asas-asas penyelenggara pemilu seperti yang tertuang pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..

Undang - undang telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka pencegahan dan pengawasan pelaksanaan pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Pencegahan menjadi hal penting yang harus dilakukan Pengawas Pemilu demi meminimalisir pelanggaran pemilu dengan banyak melakukan hubungan antar lembaga yang ada ditingkat kecamatan juga dengan Peserta Pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun masyarakat itu sendiri. Selama penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi……..serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…….. di wilayah Kecamatan……… hanya ditemukan beberapa indikasi pelanggaran terutama pada tahapan kampanye.

Minimnya angka pelanggaran tersebut mengandung dua hal tanggapan, baik itu positif maupun negatif yang harus disikapi. Yang positif berarti Pengawas Pemilu dalam melakukan proses pencegahan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tanggapan yang negatif, sebagian khalayak mempertanyakan bagaimana kinerja Pengawas Pemilu padahal secara kasat mata pelanggaran-pelanggaran pemilu banyak terjadi. Tanggapan positif dan negatif inilah yang menjadi catatan bagi Panwaslu Kecamatan…………...untuk lebih meningkatkan Sumberdaya Manusia baik itu Komisioner beserta staf Panwaslu Kecamatan………….. maupun PPL dan PTPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bisa diketahui dan dipahami oleh masyarakat di wilayah Kecamatan…………..khususnya.

B.     Maksud Dan Tujuan

Dari latar belakang diatas , maka sebagai lembaga pengawas memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan proses tahapan-tahapan yang baik, yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuan nya adalah sebagai berikut:
1.    Melaksanakan Evaluasi atas kondisi Panwaslu, khususnya Panwaslu Kecamatan…………….Kabupaten……………secara menyeluruh;
2.    Melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di Panwaslu Kecamatan……………sebagai bahan kajian untuk kedepan;
3.    Internalisasi nilai-nilai Pengawas Pemilu ke semua jajaran pengawas pemilu;
4.    Pemetaan  terhadap  potensi-potensi  pelanggaran  dalam  pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati…………..
5.    Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif;
6.    Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan;
7.    Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum;
8.    Memberdayakan masyarakat luas untuk turut serta mengawasi pemilihan umum

Adapun Penyusunan laporan akhir Divisi Organisasi dan SDM pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur……….. serta Bupati dan Wakil Bupati………….Tahun ………………. ini bertujuan :
•    Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur………….serta Bupati dan Wakil Bupati……….Tahun ………………. atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.
•     Memberikan gambaran umum output dari Divisi Organisasi dan SDM pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur……………serta Bupati dan Wakil Bupati………….Tahun ………………. di wilayah kecamatan…………….
•    Sebagai bahan analisis dan evaluasi, khususnya bagi Divisi Organisasi dan SDM pada proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………….serta Bupati dan Wakil Bupati……………Tahun ………………..
•    Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan mengenai peran Divisi Organisasi dan SDM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur………………..serta Bupati dan Wakil Bupati………..Tahun ………………. mengenai laporan pertanggung jawaban.
•    Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.


BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan……………, selanjutnya disingkat Panwaslucam……………adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten………….Provinsi………………., bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur…………..serta Bupati dan Wakil Bupati……………..yang dilaksanakan secara serentak pada tahun ………………. di wilayah Kecamatan…………...

Panwaslu kecamatan dan juga Pengawas Pemilu Lapangan, serta Pengawas TPS bersifat ad hoc. Tidak seperti Bawaslu (pusat dan provinsi) yang sudah permanen. Ad hoc, artinya adalah panitia pengawas pemilu yang bersifat tidak permanen, dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu, dan untuk menangani peristiwa tertentu (dalam hal ini pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur ………………… serta Bupati dan Wakil Bupati ………………. di Kecamatan ………………. Kabupaten ……………….).

Sebagai sebuah lembaga formal, terdapat beberapa aturan yang menjadi pedoman dan mekanisme Panwaslu, merujuk pada beberapa peraturan perundangan, antara lain yaitu:
1.    Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2.    Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakdir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3.    Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4.    Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawaspemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihanumum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
5.    Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6.    Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
7.    Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8.    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. menghadapi berbagai permasalahan mencerminkan adanya tantangan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu bagi kinerja lembaga Panwaslu.
Kemudian dalam proses perjalanan dari Panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. selama kurang lebih dari 9 bulan ini, tentunya dari awal harus mempersiapkan segala kekuatan dan kerjasama yang efektif, sehingga masing-masing dari komisioner, staff kesekretariatan, dan PPL bersama-sama untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam melaksakan tugas dan wewenang nya masing-masing. Oleh karena itu panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. membuat struktur organisasi yang disesuaikkan dengan rujukan Perbawaslu No 2 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1.    Unsur Pimpinan Komisioner yang terdiri dari 3 orang , yaitu:
1. ………………. (Ketua merangkap Anggota)
2. ………………. (Anggota)
3. ………………. (Anggota)
Yang terbagi dalam 3 (tiga) Divisi yaitu
1. Divisi Organisasi dan SDM
2. Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
3. Divisi Hukum dan Penindakan  Pelanggaran

2.    Unsur Kesekretariatan yang terdiri dari 8 orang, yaitu:
1. ………………. (Kepala Sekretariat)
2. ………………..(Pengelola Keuangan APBN)
3. ………………. (Pengelola Keuangan APBD)
4. ………………. (Operator Keuangan)
5. ………………. (Staf Sekretariat)
6. ………………. (Staf Sekretariat)
7. ………………. (Staf Sekretariat)
8. ………………. (Staf Sekretariat)

3. Unsur Panitia Pengawas Lapangan (PPL)
1. ………………. (PPL Desa……………….)
2. ………………. (PPL Desa……………….)
3. ………………. (PPL Desa……………….)
4. ………………. (PPL Desa ……………….)
5. ………………. (PPL Desa……………….)
6. ………………. (PPL Desa……………….)
7. ………………. (PPL Desa……………….)
8. ………………. (PPL Desa……………….)
9. ………………. (PPL Desa……………….)
10. ………………. (PPL Desa……………….)
11. ………………. (PPL Desa……………….)
12. ………………. (PPL Desa……………….)
13. ………………. (PPL……………….)
14. ………………. (PPL Desa……………….)

•    Adapun dalam perjalannya, dalam kurun waktu sekitar 9 (sembilan) bulan Staf Sekretariat Panwaslu ………………. mengalami beberapa kali mengalami pergantian personil. Pergantian personil tersebut adalah sebagai berikut;
1. Sdr. ………………. selaku Operator Keuangan mengundurkan diri karena sakit, dan digantikan oleh Sdr. ……………….
2. Sdr. ……………….selaku Staf Sekretariat mengundurkan diri dikarenakan kesibukan kerja, dan digantikan oleh Sdri. ……………….
3. Sdr. ……………….selaku Staf Sekretariat mengundurkan diri dikarenakan kesibukan kerja, dan digantikan oleh Sdr. ……………….


Gambar 1. Komisioner dan Sekretariat Panwaslu Kec. ………………. Beserta PPL

BAB III
PEMBENTUKAN PANWAS DAN SEKRETARIAT PANWAS

A. Dasar Hukum Pembentukan Panwas dan Sekretariat Panwas

Hukum Pembentukan Panwas dan Sekretariat Panwas adalah sebagai berikut;
1.    Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2.    Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3.    Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan,Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

B. Kewenangan Pembentukan Panwas dan Sekretariat Panwas

I. KEWENANGAN PEMBENTUKAN

a.    Panwas Kabupaten/Kota Membentuk Panwas Kecamatan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
b.    Dalam melaksanakan pembentukan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a, Panwas Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja (Pokja) pembentukan Panwas Kecamatan.

II. KELOMPOK KERJA

a.    Kelompok kerja atau Pokja pembentukan Panwas Kecamatan terdiri dari unsur anggot Panwas Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, memilih ketua dan sekretaris yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja;
b.    Unsur secretariat bertugas membantu Panwas Kabupaten/Kota dalam hal administratf;
c.    Pokja memiliki tugas:
1.    Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan; dan
2.    Melaksanakan kegiatanp embentukan Panwas Kecamatan;
d.   Pokja memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan.

III. PRINSIP UMUM TATA KERJA

a.    Panwas Kabupaten/Kota dalam membentuk Panwas Kecamatan berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas;
b.    Panwas Kabupaten/Kota dalam membentuk Panwas Kecamatan perlu memperhatikan keterwakilan perempuan;
c.    Hari kerja adalah hari kalender;
d.    Jumlah peserta minimal untuk dapat dilakukan seleksi pembentukan Panwas Kecamatan sebanyak 6 (enam) orang;
e.    Jangka waktu pembentukan Panwas Kecamatan selama 1 (satu) bulan; dan
f.    Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.

C. Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan

Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan diawali dengan pengajuan 2 (dua) orang calon Kepala Sekretariat setelah melakukan konsultasi dengan Camat ……………….. Panwaslu Kecamatan mengajukan 2 calon Kepala Sekretariat berasal dari PNS dilingkungan Kecamatan ………………. untuk diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten.
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan ………………. setelah dilantik, yaitu Hardi, S.IP segera membentuk sekretariat yang terdiri dari 2 orang Pengelola Keuangan, 1 orang operator, 2 orang staf pelaksana, dan 2 orang staf pendukung.

D. Pembentukan PPL

    Proses penjaringan calon Panwas Pemilu Lapangan (PPL) merupakan suatu tahapan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku.
    PPL adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan di tingkat Desa/Kelurahan pada tiap-tiap pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga proses penjaringan calon PPL harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan ditingkat paling bawah tersebut.

    Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. untuk mewujudkan penjaringan calon PPL yang mempunyai integritas tinggi yang mampu melaksanakan harapan pengawasan yang maksimal.

    Adapun landasan hukum/regulasi dalam penjaringan calon Pangawas Pemilu Lapangan adalah sebagai berikut :
1.    Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2.    Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3.    Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

    Untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan pengangkatan calon PPL diwilayah Kecamatan ………………., Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. telah melaksanakan proses/tahapan penjaringan calon PPL dengan sebaik-baiknya.
           Berikut adalah urutan timeline pembentukan PPL Kecamatan ……………….:


Tabel 3.1
Dalam bentuk table, berikut adalah timeline
pembentukan PPL Kecamatan ……………….


A. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PANITIA PEMBENTUKAN PPL KECAMATAN ……………….

        Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ………………. telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penjaringan PPL ini, terbukti dengan telah dilaksanakannya tahapan pertama pelaksanaan dengan pembentukan Pokja Pembentukan PPL Kecamatan ………………..

        Adapun susunan Pokja Pembentukan PPL yang tertuang dalam Keputusan Panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. tanggal : 26 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Susunan Pokja Penerimaan Pengawas Pemilu Lapangan
Penanggung Jawab    :   
Ketua Pokja    :   
Sekretaris    :   
Anggota    :   
       

    Mengingat waktu yang sedikit, Pokja yang telah terbentuk kemudian bergerak cepat melaksanakan tugas dalam proses/tahapan selanjutnya, sehingga pelaksanaan pembentukann Panwas Kecamatan diwilayah Kabupaten ………………. bisa berjalan sesuai jadwal.

B. PENYEBARAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN CALON PPL SE-KECAMATAN ……………….                                      
                                                            
    Proses selanjutnya yakni penyampaian pengumuman pembukaan pendaftaran calon, penerimaan berkas dan penelitian keabsahan administrasi pendaftaran, melakukan Tes wawancara sampai dengan penetapan calon terpilih Panwas Kecamatan dari masing- masing Desa di wilayah Kabupaten ………………..

    Proses Pengumuman dan pendaftaran menjadi PPL dilaksanakan mulai tanggal 29 Desember 2017 dan penerimaan berkas pendaftaran dimulai pada tanggal 29 Desember 2017 s.d 4 Januari ……………….. Peserta  yang mendaftar dalam seleksi PPL di Kecamatan ………………. sudah memenuhi target, dimana animo masyarakat cukup antusias, dari 14 Desa yang membutuhkan minimal masing-masing 2 (Dua) pendaftar dalam setiap desanya ternyata telah terpenuhi kuota tersebut, jumlah pendaftar PPL yang masuk sejumlah 35 orang pendaftar.

C. PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PPL

    Tahap selanjutnya yakni penelitian berkas administrasi, yang dilaksanakan tanggal 11 Januari ………………. dan hasil penelitian berkas administrasi ini diumumkan/ditempel pada tanggal 12 januari ………………. di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan ………………. dan melalui Via SMS, Media Sosial (Facebook). Dari 35 Berkas pendaftar  yang diserahkan kepada Pokja Pembentukan PPL Kecamatan ………………., setelah dilakukan penelitian berkas administrasi dinyatakan lolos dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya yakni sejumlah 35 orang.

D. TES TULIS CALON PPL

    Tahapan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah proses tes tulis  kepada calon PPL yang dinyatakan lolos administrasi. Pokja Pembentukan PPL Panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. melaksakan tahapan tes tulis pada Tanggal 13 Januari Tahun ………………., pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kelurahan Kota Kaler Kecamatan ………………. Utara Jl. Mayor Abdurrahman ……………….
    Kegiatan Tes Tulis ini dilaksanakan secara bersamaan dengan Tes Tulis Calon PPL dari kecamatan lain, yaitu ………………. Utara, ………………. Selatan, Cisarua, dan Ganeas. Soal Tes Tulis berasal dari Kesekretariatan Panwaslu Kab. ……………….. Hal ini untuk menjaga integritas pelaksanaan tes tulis calon ppl, setelah selesai pelaksanaan tes tulis, lembar soal langsung dimusnahkan dan seketika itu juga dilakukan pemeriksaan hasil tes tulis calon PPL.
    Setelah melalui tahapan tes tulis, Calon PPL akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Tes Wawancara.

D. TES WAWANCARA CALON PPL

    Pokja Pembentukan PPL Panwaslu Kecamatan ………………. Kabupaten ………………. melaksakan tahapan tes wawancara pada hari Minggu tanggal 14 Januari ………………. pukul 08.00 WIB s.d selesai di Sekretariat Panwaslu Kecamatan ………………..
    Pada tahapan ini terlihat sekali persaingan diantara para pendaftar, pengetahuan tentang kepengawasan, penyelenggaraan pemilu, netralitas, integritas  dan kemampuan diplomasi menjadi sebagian hal yang ditekankan oleh tim Pokja dalam tes wawancara ini.
    Setelah melalui proses ini, akhirnya Pokja memutuskan Pada Tanggal 15 Januari ………………. pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai PPL diwilayah Kecamatan  ………………. adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3

DAFTAR PPL SE-KECAMATAN ……………….

No    Nama PPL    Desa
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.   

    Dengan kerjasama yang baik diantara anggota Pokja yang terdiri dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. dan anggota Sekertariat sehingga terlaksana seluruh tahapan dalam perekrutan PPL se- Kecamatan ………………..

    Kecamatan ………………. yang terdiri dari 14 desa pada akhirnya telah terbentuk masing-masing 1 (Satu) Orang Pengawas Pemilu Lapangan yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah Desa yang menjadi wilayah kerja mereka.

    PPL Se-Kecamatan ………………. akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. sebagai PPL pada tanggal 17 Januari ………………..

    Setelah melaksanakan proses penjaringan, akhirnya PPL di wilayah Kecamatan ………………. telah terpenuhi, dari ke-14 Desa di wilayah Kecamatan ………………. telah terjaring masing-masing 1 orang PPL sehingga tugas pengawasan yang harus segera dilaksanakan di tiap-tiap desa sudah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Panitia Pengawas Kecamatan ………………. telah membuat surat Keputusan kepada PPL se-Kecamatan ………………. sebanyak 14 orang untuk 14 Desa sesuai jumlah Desa di wilayah Kecamatan ………………..

    Berdasarkan Surat Keputusan untuk PPL tersebut, kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. melaksanakan pelantikan terhadap PPL Se- Kecamatan ………………. pada hari Rabu Tanggal 17 Januari ………………. dimana Pelantikan PPL sebagai dasar untuk segera melaksanakan tugas pengawasan diwilayah Desamasing-masing.

    Kemampuan PPL harus terus diasah untuk meningkatkan kinerja pengawasan agar semakin maksimal, koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama, serta tokoh partai politik di wilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan atau mungkin dilakukan. Yang penting dilakukan pula adalah koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ………………. dan Kabupaten ………………. setiap kegiatan pengawasan mutlak dilakukan agar tetap terjaganya kondusifitas di wilayah Kecamatan ………………. secara keseluruhan.

    Dalam pembekalan terhadap PPL, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. juga memberikan arahan tentang kewaspadaan terhadap daerah-daerah rawan konflik pemilu, rawan pelanggaran pemilu, menjaga netralitas dan kesiagaan PPL dalam menjalankan tugas, karena pengawas bekerja penuh waktu sehingga dalam kondisi apapun harus bisa melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya.

    PPL diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap demokrasi tetapi berperan betul dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. memberikan beberapa masukan dan arahan kepada pendaftar yang lolos sebagai PPL tentang beban tugas yang langsung mereka hadapi ketika sudah dilantik menjadi PPL seperti diantaranya melakukan pengawasan terhadap kinerja Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) yang sudah mulai melaksanakan tugas pemutakiran data pemilih dimasing-masing Desa.

    Seperti kita ketahui bersama bahwa PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakiran data pemilih, karena ditangan PPDP-lah akan terjadi baik dan buruknya DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur ………………. serta Bupati dan Wakil Bupati ………………. tahun ……………….. Disinilah peran PPL diperlukan pada tahapan pertama dan ini sangatlah penting.

Gambar 2. Dokumentasi Pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan

E. Pembentukan Pengawas TPS

    Penjaringan calon PTPS se- kecamatan ………………. merupakan tahapan akhir dalam rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ………………. yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    Pengawas TPS merupakan ujung tombak terdepan dalam proses pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia tanpa terkecuali di Kecamatan ………………. khususnya dan umum nya se Kabupaten ……………….. Kemudian dalam proses penjaringan PTPS se-kecamatan ………………. tentunya harus berdasarkan pada azaz-azaz penyelenggraan yang mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efesien, dan efektifitas, sehingga akan terpilih calon PTPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah.

    Secara umum, proses penjaringan PTPS merupakan tanggung jawab Panwaslu Kecamatan, namun dalam proses pelaksanaannya diberikan keleluasaan kepada PPL untuk melakukan penjaringan awal karena Pengawas TPS nantinya yang membantu PPL dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

    Tahapan Penjariangan Penawas TPS adalah sebagai berikut :
1.    Pembentukan Pokja ditingkat Kecamatan
2.    Penyebaran Pengumuman Pendaftaran dan penerimaan berkas calon PTPS
3.    Pemeriksaan berkas dan Pengumuman lulus adaministrasi calon PTPS
4.    Pelaksanaan Tes wawancara calon PTPS
5.    Pengumuman dan Penetapan calon PTPS


Tabel 3.4
Susunan Pokja Penerimaan PTPS
Ketua Pokja    :   
Sekretaris    :   
Anggota    :   
       
    Mengingat waktu yang sangat singkat, setelah melalui proses penjaringan dari tanggal 21 Mei ………………. sampai dengan 2 Juni ………………. (pengumuman pendaftaran hingga pengumuman hasil test wawancara) akhirnya terbentuk PTPS se-Kecamatan ………………. dengan jumlah 83 orang PTPS. Selanjutnya, Panwascam se Kabupaten ………………. menetapkan calon PTPS yang dinyatakan lulus menjadi PTPS di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun daftar nama-nama PTPS se kecamatan ………………. sebagaimana dalam lampiran.

Tabel 3.5
JUMLAH REKAPITULASI PTPS SE-KECAMATAN ……………….

NO    NAMA DESA    JUMLAH PTPS    KETERANGAN
1    ……………….    ……………….    Terlampir
2    ……………….    ……………….    Terlampir
3    ……………….    ……………….    Terlampir
4    ……………….    ……………….    Terlampir
5    ……………….    ……………….    Terlampir
6    ……………….    ……………….    Terlampir
7    ……………….    ……………….    Terlampir
8    ……………….    ……………….    Terlampir
9    ……………….    ……………….    Terlampir
10    ……………….    ……………….    Terlampir
11    ……………….    ……………….    Terlampir
12    ……………….    ……………….    Terlampir
13    ……………….    ……………….    Terlampir
14    ……………….    ……………….    Terlampir


Tabel 3.6
Timeline Pembentukan PTPS Kecamatan ……………….

TIMELINE PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS UNTUK PEMILIHAN ………………. SELEKSI DILAKSANAKAN 14 HARI

NO    KEGIATAN    PELAKSANAAN
1.    Pengumuman pendaftaran    ……………….
2.    Pendaftaran dan Penerimaan berkas    ……………….
3.    Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi    ……………….
4.    Perbaikan berkas persyaratan    ……………….
5.    Perpanjangan waktu pendaftaran    ……………….
6.    Tanggapan dan Masukan dari masyarakat    ……………….
7.    Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi    ……………….
8.    Pelaksanaan Tes Wawancara    ……………….
9.    Pengumuman Hasil Tes Wawancara    ……………….
10.    Pelantikan Pengawas TPS    ……………….
11.    Laporan Tahapan Penjaringan sekaligus penyampaian berkas seleksi dari Panwaslu kecamatan ke Panwaslu Kab./Kota    ……………….


Dokumentasi
Gambar 3.  Dokumentasi Pembentukan Pengawas TPS 



Tabel 3.7
Tabel Jumlah Anggota Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS

No    Jenjang Panwas    Anggota  Panwas    Sekretariat Panwas    Jumlah
1    2           
2    Panwascam           
3    PPL           
4    Pengawas TPS           
    Total           

F. Pemasalahan dan Solusi dalam Pembentukan Panwas dan Sekretariat Panwas

        Didalam pembentukan Panwas Pemilu mulai dari Pengawas Pemilu Lapangan sampai Pengawas TPS seringkali terkendala dengan sumber daya manusia yang ada. Pendaftar Calon Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS seringkali kurang memenuhi kuota minimal, yaitu 2 (dua) orang pendaftar. Sampai Pengumuman pendaftaran diperpanjangpun masih ada beberapa desa yang kurang memenuhi kuota.

        Padahal untuk informasi pengumuman pendaftaran sudah dengan berbagai media diumumkan. Ditempel di papan pengumuman desa hingga tempat-tempat umum. Diumumkan juga lewat sosial media, Facebook, WA, hingga memohon bantuan Kepala Desa agar membantu mengumumkan dan mencari calon anggota PPL dan PTPS

        Kurangnya Sumberdaya Manusia untuk menjadi pengawas pemilu juga dipengaruhi oleh adanya perekutan jajaran KPU yang lebih dahulu dibanding pengawas pemilu, sehingga orang-orang yang aktif di desanya lebih dahulu terekut untuk menjadi penyelenggara pemilu dari jajaran KPU, yaitu PPS dan KPPS. Sehingga perlu untuk merekut pengawas pemilu itu terlebih dahulu daripada jajaran KPU karena itu juga diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar bisa mengawasi proses perekutan jajaran KPU sesuai tingkatan.

        Pembentukan sekretariat panwas seringkali terkendala dengan sekretariat yang berasal dari pegawai kecamatan, mereka tidak memiliki sikap profesional untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai pegawai sekretariat Panwaslu Kecamatan. Kepala Sekretariat kadangkala lebih mementingkan pekerjaan sebagai pegawai kecamatan sehingga jarang sekali untuk berada di Kantor Panwaslu Kecamatan. Hal ini lah yang menjadi alasan mengenai menurunnya etos kerja staf kesekretariatan lainnya. Dua orang kesekretariatan jarang masuk kantor karena melihat pimpinannya juga jarang masuk kantor.

        Pembinaan kesekretariatan dilakukan oleh Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten agar kesekretariatan Panwaslu Kecamatan memiliki etos kerja yang tinggi. Dua orang staf sekterariat yang jarang masuk kerja akhirnya mengerti dan mengundurkan diri. Adanya perombakan staf sekretariat di Panwaslu Kecamatan ………………. bisa meningkatkan etos kerja kesekretariatan untuk melayani masalah administrasi Panwaslu Kecamatan ………………..


BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS PANWAS DAN SEKRETARIAT PANWAS


A.    Proses Peningkatan Kapasitas

Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Panwaslu Kecamatan ………………. telah mengikuti pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten ………………. sesuai dengan Tahapan Pemilu. Disamping hal tersebut, secara periodik Panwaslu Kecamatan ………………. melakukan Rapat Koordinasi dan pembinaan langsung di lapangan/desa.

Pembinaan yang diikuti bertujuan untuk peningkatan kemampuan Panwascam dan Kesekretariatannya, yang akan dilanjutkan terhadap peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pembinaan pula telah diberikan langsung oleh Panwaslu Kabupaten ………………. melalui Supervisi berkala.

B. Pemasalahan dan Solusi

    Permasalan yang terjadi adalah karena adanya pergantian dua orang sekretariat. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas staf sekretariat yang baru agar bisa langsung bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Pergantian staf sekretariat dengan staf orang yang berpengalaman dalam hal administrasi menjadi solusi baik di Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan ………………..


BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS PANWAS

A.    Proses Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Tugas Panwas
Untuk Pembinaan dan konsolidasi pengawasan, Panwaslu Kecamatan ………………. melakukan kegiatan:

1.    Memperkuat kinerja pengawas (Panwascam dan PPL) melalui kelengkapan Alat Kerja Pengawasan untuk setiap tahapan Pemilu Kada
2.    Mengintruksikan PPL untuk melakukan pengawasan secara proaktif dalam tahapan pemuktahiran data pemilih, verifikasi calon perseorangan, Kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara.
3.    Menyusun materi pengawasan preventif dengan menggunakan Brosur terkait larangan money politic (politik uang) yang ditempelkan di setiap TPS, sertapembuatan spanduk yang berisi himbauan-himbauan
4.    Melakukan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan PPL dan PTPS
5.    Memperkuat kerja pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan PTPS
6.    Menentukan prioritas TPS dan daerah rawan yang menjadi prioritas pengawasan bagi pengawas Pemilu Kada
7.    Mendistrisbusikan penempatan PPL berdasarkan TPS rawan pelanggaran
8.    Melakukan supervisi pengawasan terhadap PPL dan PTPS
9.    Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada dan sanksi terhadap pelanggarannya;
10.    Menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada


B.    Hasil Evaluasi Atas Kinerja PPL dan Pengawas TPS

Panwaslu Kecamatan ………………. guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu Lapangan. (PPL) melakukan Bimbingan teknis untuk anggota Pengawas Pemilu Lapangan se- Kecamatan ………………. dalam setiap awal pengawasan tahapan, termasuk tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Setiap PPL tentunya memiliki fungsi pengawasan yang sama. Akan tetapi, tingginya jumlah pemilih juga sebanding dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditiap-tiap desa, mempengaruhi ruang lingkup pengawasan yang berbeda-beda, padahal PPL yang ditempatkan ditiap desa sama yakni 1 orang ditempatkan di 1 (satu) desa tanpa melihat berapa jumlah TPS di desa tersebut. Oleh karena itu guna mengantisipasi PPL di desa yang jumlah pemilih dan TPS nya banyak, dari awal rekrutmen PPL hal tersebut menjadi catatan tersendiri dimana dicari orang-orang dengan daya jelajah yang tinggi yang tentunya dengan tidak mengesampingkan faktor integritas dan kapabilitasnya.

Sehingga pada kenyataannya di lapangan kinerja PPL secara umum baik. Tidak ada alasan apapun yang terlontar dari mereka untuk tidak melaksanakan pengawasan ini dengan penuh tanggungjawab.
Meski demikian, sebagai evaluasi bahwa karakter individu mempengaruhi tingkat kinerja dalam pelaksanaan pengawasan ini, begitupun faktor usia meski tidak dominan namun sedikit banyak mempengaruhi terhadap kinerjanya.

Namun, secara umum tingkat kinerja PPL se-Kecamatan ………………. dinilai baik dan bertanggungjawab terhadap tugas, kewenangan serta kewajibannya.

C.     Pemasalahan dan Solusi

Pendaftar Calon anggota PPL Desa Licin hanya dua orang dan itupun keduanya seorang wanita, padahal untuk menjadi PPL Desa Licin harus memiliki daya jelajah yang tinggi karena wilayah pengawasan dan jumlah TPS nya pun paling banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Namun itu tidak menjadi kendala bagi PPL Desa Licin untuk menjalankan tugasnya.


BAB VI
PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian  laporan akhir Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kecamatan ………………. dalam proses melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari penjaringan, pendaftaran sampai dengan pelantikan PPL dan PTPS, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan ………………. dalam malaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Panwaslu Kecamatan ………………. menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kordiv. Organisasi dan SDM Panwaslu Kecamatan ………………. ini dibuat, ada kurang dan lebihnya mohon ma’af yang sebesar-besarnya, kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panwaslu Kecamatan ………………. dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung, membimbing serta mencurahkan segala perhatian dan tanggungjawabnya, yakni kepada :
1.    Jajaran Bawaslu RI;
2.    Jajaran Panwaslu Provinsi ……………….;
3.    Jajaran Panwaslu Kabupaten ……………….;
4.    Jajaran Panwaslu Kecamatan ……………….;
5.    Jajaran PPL se-Kecamatan ……………….;
6.    Pemerintahan Kecamatan ……………….;
7.    Pemerintahan Desa Se- Kecamatan ……………….;
8.    Dan segenap keluarga.

A. Kesimpulan

Pada akhirnya semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur ………………. serta Bupati dan wakil Bupati ………………. Tahun ………………. di Kecamatan ………………. dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang mudah-mudahan dapat dievaluasi dengan obyektif sehingga di periode berikutnya semua Panwas dijajaran  masing –masing mampu mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

B. Rekomendasi

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat ad-hoc, sehingga keberadaannya masih bersifat kurang stabil. PPL dan PTPS adalah Panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan ditingkat paling bawah.
Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan PPL dan PTPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik.

*Note : Bagi sobat yang memerlukan Contoh Laporan Akhir Divisi SDM Panwaslu Kecamatan di atas, bisa mendownloadnya dengan klik di link download berikut : Download

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar